Sumber: http://4bdimaulana.files.wordpress.com/

Untuk mencapai target reduksi emisi 26 persen pada tahun 2020 nanti, pemerintah belum mencanangkan langkah konkret. Penutupan kanal-kanal atau drainase lahan gambut, terutama di Riau dan Kalimantan Tengah, didesakkan sebagai langkah nyata. ”Lahan gambut itu harus dibasahi supaya tidak terbakar dan melepas emisi. Kalau pemerintah punya komitmen menurunkan emisi sampai 26 persen, tutup kanal gambut di Riau dan Kalimantan Tengah,” kata Direktur Wetlands International Indonesia I Nyoman N Suryadiputra, Selasa (24/11) di Jakarta.

Nyoman mengatakan, eks-Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah sebetulnya mencapai 1,5 juta hektar. Saat ini proyek tersebut meninggalkan kanal primer, sekunder, tersier, dan kuarter sepanjang 4.500 kilometer.

Begitu pula dengan lahan gambut yang dibuka di Riau mencapai 4,5 juta hektar, memiliki panjang kanal yang jauh melampaui wilayah gambut Kalimantan Tengah. Penutupan kanal gambut di dua wilayah itu menunjang komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi 26 persen pada 2020 nanti.

”Selama ini ada kekeliruan kalau lahan gambut ditanami akan makin banyak menyerap karbon. Hal itu tidak memperhitungkan jumlah emisi karbon yang terlepas begitu gambut dikeringkan,” kata Nyoman.

Ketika pelepasan emisi akibat pengeringan dan kebakaran gambut dimasukkan, Indonesia menjadi negara emiter peringkat ke-3 di dunia.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Darori menyatakan, saat ini dibutuhkan tim independen untuk mengkaji persoalan lahan gambut yang sudah diizinkan untuk dikelola pihak swasta. Pemerintah tidak dapat mencabut perizinan tanpa payung hukum yang kuat.

”Gambut yang memiliki kedalaman lebih dari tiga meter diprioritaskan untuk konservasi. Menteri Kehutanan akan membuat aturan baru soal ini,” kata Darori. (NAW)

Sumber: Kompas – Rabu, 25 November 2009

Jakarta – Norwegia membantu Indonesia menyiapkan arsitektur reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Selama dua tahun bantuan senilai 5 juta dollar AS atau sekitar Rp 50 miliar akan disalurkan.

Kesepakatan kerja sama ditandai penandatanganan Menteri Kehutanan dan pihak UN-REDD (reducing emissions from deforestation and forest degradation), Senin (23/11), bersamaan dengan peluncuran dokumen perhitungan emisi nasional di Jakarta. ”Kami menghargai komitmen Indonesia menurunkan emisi dari sektor kehutanan,” kata Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim, pada kegiatan kerja sama UNDP dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) Senin kemarin.

UN-REDD merupakan program kolaborasi PBB untuk mereduksi emisi dari sektor kehutanan yang diluncurkan tahun 2008 oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Perdana Menteri Norwegia. Janji hibah kepada Indonesia merupakan satu dari sembilan janji bantuan serupa kepada negara lain.

Atas bantuan tersebut, Departemen Kehutanan (Dephut) harus menyiapkan berbagai langkah terkait REDD, yang akan menjadi salah satu materi pembahasan penting pada Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, 7-18 Desember 2009.

Sejauh ini Dephut telah bekerja sama dengan Australia dan Jerman di Kalimantan. Proyek percontohan itu menguji metodologi penghitungan lepasan karbon dan serapannya serta aspek sosial, termasuk distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar.

”Masih butuh banyak lokasi persiapan REDD,” kata Koordinator Substansi REDD dari Dephut Nur Masripatin.

Langkah awal

Menurut Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Agus Purnomo, penandatanganan dokumen proyek REDD dengan pihak PBB merupakan langkah awal implementasi REDD. Bantuan serupa juga dijanjikan Bank Dunia sebesar sekitar Rp 30 miliar.

”Itu baru sebagian dari pekerjaan menyiapkan REDD. Selanjutnya dibutuhkan pelatihan-pelatihan, pembentukan institusi, dan harus sampai ke implementasi,” ujarnya. Agus Purnomo menambahkan, Pangeran Charles menyatakan dukungannya terhadap REDD sekitar dua pekan lalu.

Hal itu merupakan pintu masuk memperoleh pendanaan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,8 triliun (18 juta dollar AS) untuk penyiapan REDD di Indonesia. Namun, terpenting adalah memastikan bisa sampai pada tahap implementasi.

Erik Solheim mengatakan bahwa Norwegia mendukung penuh upaya negara-negara dengan kawasan hutan hujan tropis besar, seperti Indonesia, Brasil, dan Republik Kongo, untuk menurunkan laju emisinya. ”Hutan memiliki peran yang sangat signifikan mencegah laju perubahan iklim,” ujar dia.

Di antara komunitas negara maju, komitmen Norwegia paling jelas dengan rencana penurunan emisi 30 persen dari level tahun 1990 pada tahun 2020. Adapun negara maju lainnya masih beretorika.

Pertemuan kemarin juga ditandai dengan Deklarasi Nasional penurunan laju emisi oleh 17 instansi; departemen, kementerian negara, dan sejumlah lembaga pemerintah nondepartemen. ”Kami siap menurunkan emisi hingga 26 persen pada tahun 2020,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

Sumber: Kompas 2009-11-24/e Paper halaman 13

Sumber: http://www.wikieducator.org/

Bogor, BERLING— Sebanyak 26 orang jurnalis dari berbagai media mengikuti workshop REDD: Solusi atau Problem untuk Perubahan Iklim yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bekerjasama dengan TEMPO Institute, mengingat informasi tentang skema REDD dalam kaitanya dengan penanganan dampak perubahan iklim bagi kalangan media masih sedikit yang dipahami, hal ini terlihat dari masih kurangnya pemberitaan mengenai REDD, meskipun media telah meramaikan pemberitaan pemanasan global terutama pasca UNFCCC di Bali Desember 2007 lalu.

Terjadinya laju deforestasi hutan dalam beberapa dekade belakangan ini semakin mengkhawatirkan seiring dengan industri perkayuan. Pohon telah menjadi komoditi yang sangat diminati, sehingga diibaratkan bak emas coklat yang menggiurkan. Akibatnya, penebangan hutan secara komersial dibuka secara masif sehingga menimbulkan pemanasan global. Menghadapi itu, pemerintah pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-13 di Bali beberapa waktu lalu merekomendasi munculnya Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) yang dalam bahasa Indonesianya berarti pengurangan emisi karena penggunaan hutan sebagai salah satu mekanisme untuk penstabilan iklim dunia.

Hutan yang diyakini memiliki kemampuan menyerap karbon dan menstabilkan iklim menjadi penting, guna menekan laju deforestasi dan perusakan hutan. REDD pun diusulkan sebagai mekanisme insentif bagi pemerintah dan masyarakat yang komit terhadap pengurangan gas rumah kaca pasca, sebagaimana diamanatkan Protokol Kyoto. Dari skema ini, diperkirakan sekitar US$ 2 miliar per tahun (13,33 persen) potensi pasar REDD dapat diserap Indonesia untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Meski REDD bertujuan mulia, namun tanggapan dalam negeri tentang mekanisme REDD menuai pro dan kontrak diantara penggiat lingkungan. Sebagian pihak menilai insentif REDD adalah mekanisme yang tidak adil karena negara-negara maju tetap mengeluarkan emisi karbon yang tinggi. Sementara negara berkembang menjadi korban dari kegiatan industri negara-negara maju.

Banyak pihak yang mempertanyakan siapa yang akan mendapatkan insentif REDD, bentuk dari insentif tersebut, dan mekanisme penyalurannya. Apakah masyarakat desa yang mengelola hutan rakyatnya dan mempraktekkan sistem agroforestry di lahan pekarangan dan ladangnya bisa mendapatkannya? Dengan insentif REDD, mampukah pemerintah mengajak peladang berpindah, yang mempraktekkan tebang bakar, mengubah pola budi dayanya? Demikian pula halnya dengan para pengusaha kelapa sawit dan industri pulp, dapatkah bentuk insentif REDD yang ditawarkan menjadikan mereka bersedia melakukan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan?

Kegiatan yang diadakan selama tiga hari (6-9 November 2009) di GG House Happy Valey, Jl Kampong CIbogo II No.423 Gadong, Cipayung, Bogor, bertujuan untuk memahami persoalan perubahan iklim dan plus minus upaya mereduksi emisi karbon melalui skema REDD. Selain itu, peserta diharapkan mampu menggali isu seputar REDD dan perubahan iklim kemudian menyampaikannya secara komprehensif melalui medianya.

Kegiatan workshop ini sendiri dibagi atas beberapa sesi yang dibawakan oleh beberapa narasumber, yakni: Arief Wicaksono (aktivis lingkungan), Hendro Sangkoyo (aktivis lingkungan, School of Democratic Economy), Rezal Kusumaatmadja (konseptor REDD untuk hutan Kalimantan Tengah), Wibisono, (staff ahli Gubernur Aceh untuk urusan hutan).

Kesadaran ini menjadi penting mengingat pada periode 1997–2000, ditemukan fakta baru bahwa penyusutan hutan meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Dua kali lebih cepat ketimbang tahun 1980. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. (jacko_agun)

Sumber: Berita Lingkungan